Pernahkah Anda mendengar Lembaga BKPM, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya? Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang bertugas dalam koordinasi kebijakan penanaman modal. Jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi lembaga yang menghubungkan antara pemerintah dengan dunia usaha.
Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal cukup strategis dalam mendorong investasi. Dengan adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka situasi iklim investasi lebih terjaga dan lebih kondusif. Sejak tahun 2009, Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki kedudukan setara dengan kementerian.
Sehingga sejak saat itu Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab kepada Presiden RI. Tidak hanya berperan dalam menjaga iklim investasi dalam negeri, lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan investasi yang lebih besar serta lebih berkualitas.
Dengan adanya investasi yang semakin bertumbuh, maka perekonomian di Indonesia juga semakin baik. Hal ini akan berdampak positif bagi penduduk Indonesia, yaitu terserapnya tenaga kerja dengan baik untuk mengurangi angka pengangguran.
Memahami Definisi BKPM Secara Mendalam
BKPM, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu sebuah lembaga pemerintah non departemen dengan tugas merumuskan kebijakan terkait penanaman modal dalam negeri serta penanaman modal luar negeri.
Badan Koordinasi Penanaman Modal dibentuk pada tahun 1973. Sebelumnya peranan mengenai kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk di 1968. Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki dasar hokum, yaitu UU mengenai Penanaman Modal tahun 2007.
Sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi lembaga pemerintah yang mengoordinasi adanya kebijakan mengenai penanaman modal. Termasuk di dalamnya koordinasi antar instansi seperti Bank Indonesia dengan pemerintah, maupun antara sesama pemerintah daerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga memiliki amanat sebagai lembaga advokasi para investor.
Tugas dan Wewenang BKPM
Secara umum BKPM, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya berjalan di bidang pelayanan akan penanaman modal. Misalnya menetapkan standar, norma, dan prosedur pelayanan penanaman modal serta koordinasi kebijakan nasional mengenai penanaman modal.
Badan Koordinasi Penanaman Modal juga membuat peta penanaman modal di Indonesia serta melakukan promosi kerja sama penanaman modal. Selain melakukan koordinasi dan membuat kebijakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melakukan pembinaan penanaman modal.
Bantuan konsultasi juga diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal bila terjadi permasalahan di bidang penanaman modal. Perizinan penanaman modal, pelayanan administrasi penanaman modal serta pengembangan sektor usaha bidang penanaman modal juga menjadi tugas serta wewenang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dokumen yang Diterbitkan BKPM
Lalu apa BKPM, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya? Secara umum Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan perizinan kepada calon investor. Dokumen perizinan investasi bisa diajukan secara online sehingga lebih praktis. Bila dahulu bernama Izin Prinsip, kini beralih nama menjadi Pendaftaran Investasi.
Untuk Investor bidang tertentu mendapatkan izin usaha (IU). Ada banyak perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hingga sekarang, setidaknya Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan 30 jenis Perizinan. Perizinan tersebut dibagi dalam beberapa sector yang berbeda.
Seperti sektor keuangan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor energi dan sumber daya mineral serta sektor Badan Koordinasi Penanaman Modal itu sendiri. Dalam memberikan pelayanannya, Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan pelayanan terpadu satu pintu.
Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi investor memberikan perizinan usaha dan penanaman modal. Dokumen yang diterbitkan juga bisa diakses dalam rupa digital sehingga lebih praktis dan lebih cepat. Keberadaan dan peran BKPM, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya yang strategis membuat perekonomian Indonesia semakin giat.
Jasa Legalisasi-Leges-Atestasi-Pengesahan-StempelDokumen Asli dan Terjemahan di Kantor Notaris, Kementerian Hukum dan HAM – Kemenhumham (Kehakiman), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (DIKTI), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Inggris, BKPM, Kedutaan Besar di Jakarta, Kedutaan Besar China (RRC), Perancis, Belanda, Taiwan, Turki, Italia, India, Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, Swedia, Polandia, Rusia, Jerman, Spanyol, Philipina, Singapura, Malasyia, Uni Emirat Arab-UEA-PEA, Dubai, Qatar, Kuwait, Sudan, Mesir, Palestina, Arab Saudi, Aljazair, Tunisia, Suriah, Yaman