Dokumen Indonesia yang akan dipakai di Filipina tidak lagi harus melalui legalisasi berlapis di Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan. Karena Indonesia dan Filipina sama-sama negara peserta Konvensi Apostille Den Haag, pengesahan cukup dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM melalui layanan apostille. Proses ini lebih ringkas, lebih cepat, dan biasanya lebih Read more…
Mengurus dokumen untuk keperluan di Yordania kini semakin mudah berkat layanan apostille yang cepat dan terpercaya. Banyak warga Indonesia yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk studi, kerja, pernikahan, bisnis, atau tinggal di Yordania. Proses apostille di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi langkah penting agar dokumen Indonesia diakui secara resmi Read more…
Mengurus dokumen untuk keperluan di Amerika Serikat kini jauh lebih mudah berkat sistem Apostille. Sejak Indonesia bergabung dalam Konvensi Apostille Den Haag, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih singkat, cukup melalui Kementerian Hukum (sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM). Tidak perlu lagi melewati rantai legalisasi panjang di Kementerian Luar Negeri dan Read more…
Sejak 9 Juli 2026, Aljazair resmi menjadi negara peserta Konvensi Hague Apostille. Dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di Aljazair kini cukup dilegalisasi melalui Apostille di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Ditjen AHU. Proses ini jauh lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan legalisasi berjenjang lama (Kemenkumham → Kemlu → Read more…
Di tengah kebutuhan globalisasi, semakin banyak warga Indonesia yang memerlukan dokumen resmi untuk keperluan di Maroko, seperti bekerja, melanjutkan studi, menikah, reunifikasi keluarga, atau urusan bisnis. Karena Indonesia dan Maroko sama-sama negara anggota Konvensi Hague Apostille sejak 2022 dan 2016, proses pengesahan dokumen menjadi jauh lebih sederhana. Cukup dengan Apostille Read more…